Lady Kelud

Gunung berapi meletup sudah bukan hal baru di tanah air. Jauh sebelum menjadi negara bernama Indonesia di Nusantara ini gunung-gunung berapi sudah sering bertingkah. Tercatat beberapa gunung yang letusannya hingar-bingar hingga ke mancanegara antara lain Krakatau pada tahun 1883 (yang abunya sempat mengotori langit Amerika Serikat dan penduduk Perth di Australia Barat bisa mendengar letusannya), Tambora pada tahun 1815 (ekses aktifitas vulkanis gunung ini sampai membuat Eropa dilanda musim dingin parah sehingga berimbas pada kesalahan prediksi cuaca Napoleon Bonaparte saat perang di Waterloo), serta kehebohan gunung berapi yang kelak membentuk Danau Toba sekitar 73.000-75.000 tahun yang lalu. Yang disebut terakhir malah tergolong sebagai ledakan supervolcano, dimana menurut para ahli modern letusan ini selain menyusutkan jumlah manusia sampai sekitar 60% dari jumlah populasi manusia bumi saat itu (60 juta manusia), juga ikut menyebabkan terjadinya zaman es!

Pagi ini, di depan kosan E7 Bulaksumur

Ah, gunung-gunung berapi Indonesia, selalu saja bisa menjadi headline nasional dan internasional. Dulu aktifitas Gunung Merapi juga sempat membuat pusat pemerintahan Mataram Hindu di Jawa Tengah-Yogyakarta dipindah ke Jawa Timur. Itulah sebabnya mengapa Candi Prambanan dan Candi Borobudur baru ditemukan di abad ke-18. Gila ya, bangunan sebesar candi saja sampai ketimbun berabad-abad lamanya karena Merapi batuk-batuk. Nah, masih sehubungan dengan Kelud, menurut data dari National Geographic gunung ini pada tahun 1586 pernah meletus hingga menyebabkan akhir dari masa kerajaan Majapahit yang termahsyur itu. Ini membuktikan bahwa faktor alam juga berpengaruh besar terhadap keruntuhan Majapahit, selain tentu juga karena melemahnya politik akibat perang saudara dan munculnya Demak sebagai kekuatan ekonomi baru di Jawa. Aktifitas gunung berapi  menyebabkan perubahan kontur lahan serta habitat hidup mahluk-mahluk di sekelilingnya. Sebegitu powerfulnya gunung berapi sampai-sampai belum ada teknologi manusia yang mampu membendung kekuatan tak terduga ini. Itulah sebabnya dalam kepercayaan kuno nenek moyang kita di Indonesia, gunung (utamanya gunung berapi) dianggap sebagai kediaman leluhur dan para dewa. Gunung disimbolkan sebagai pusat semesta atau Mandaragiri yang kemudian banyak digunakan oleh para pencari ilham untuk bertapa serta menyucikan diri.

Hari ini untuk kedua kalinya dalam hidup, saya mengalami apa yang disebut dengan nama "udan awu" alias hujan abu. Hujan abu yang sebelumnya terjadi pada bulan November 2010 adalah side-effect dari letusan Gunung Merapi. Wajar, karena saya hidup di Yogyakarta yang notabene terletak di kakinya. Nah, yang unik dari pengalaman udan awu kedua saya ini adalah karena Merapi justru anteng-anteng saja hari ini. Hujan abu yang menutupi seluruh kota Yogya bahkan hingga ke Solo dan Surabaya tersebut nyatanya adalah kiriman dari Gunung Kelud di Jawa Timur. Uniknya lagi, hujan abu kiriman ini jauh lebih heboh ketimbang hujan abunya Merapi kemarin, karena lebih lebat. 

Lukisan Ver Huell saat mengunjungi sebuah gunung berapi di Jawa pada tahun 1818.
Belanda negeri yang tak punya gunung, sehingga tidak heran banyak
pegawai kolonial yang dibuat tercengang-cengang oleh gunung-gunung di Hindia.
Pada lukisan yang disimpan di Museum VOC, Amsterdam ini, nampak
arca-arca Hindu-Buddha yang berada di lereng sebuah gunung berapi.

Hari ini saya mendapat sebuah hikmah. Semaju-majunya peradaban manusia, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa-Nya. Siapa sih yang semalam menyangka bahwa Gunung Kelud akan meletus dan kemudian efeknya sampai dialami oleh warga Yogyakarta yang berjarak ratusan kilometer dari lokasi asalnya? Tadi subuh sekitar pukul 03.00 AM saya terbangun. Terbangun dengan begitu mendadak sehingga seakan-akan saya merasa seperti dibangunkan sesuatu. Tidak berapa lama setelah itu, ibu kosan saya mengetuk-ketuk pintu setiap anak kosan dan berseru "jendelanya ditutup, hujan abu!". Terus terang saya bingung, mengapa ini bisa terjadi di Jogja? 

"Oh Nasibku", mobil yang sedang parkir
di Pom Bensin samping KFC Sudirman

Saya turut berduka dan berempati bagi masyarakat yang hidup di sekitar area bencana Kelud. Demikian pula pada rekan-rekan di kota-kota lain yang terkena ekses abu vulkanis ini. Ingat, abu vulkanis bukanlah abu biasa. Abu vulkanis mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak tubuh. Oleh karena itu, mari kita semua berhati-hati serta sama-sama berdoa agar musibah ini cepat usai. Jika ada kabar gembira dari musibah ini, mungkin itu adalah karena di balik abu vulkanis, ada hadiah Tuhan berupa kesuburan tanah yang luarbiasa.
Oh ya, satu lagi. Kita cermati bahwa tepat setelah musibah Rokatenda, lalu Gunung Sinabung usai, langsung disusul lagi oleh Gunung Kelud. Ini berarti baik pemerintah dan rakyat Indonesia harus senantiasa waspada. Ayolah, kita sudah sejak zaman Hindu-Buddha lho punya track record bencana yang diakibatkan oleh aktifitas gunung berapi. Seharusnya bangsa ini bisa lebih sigap, mengutip kata guru geografi saya zaman SMP dulu: "alah bisa karena biasa".

Akhir kata, izinkanlah saya untuk berimajinasi, seperti biasa. Gunung-gunung berapi Indonesia ibarat "Lady Gaga". Mereka suka bikin sensasi dan tak terduga. Sejak zaman Lady Krakatau dan Lady Tambora. Baiklah Lady Kelud, ini giliran Anda beraksi. Tapi tolong, segera akhiri show ini, because life must go on.

Kamar kosan yang tertutup rapat agar abu vulkanis tidak masuk,

20:37

14 Februari 2014

Yogyakarta

Duhai Adat, Masih Laku kah Kamu?

Jadi, tulisan ini berawal dari suatu obrolan singkat di siang hari menjelang sore. Obrolan ini berlangsung di kantor saya (yang sebenarnya adalah kantor Wakil Dekan bidang Alumni dan Kerjasama) bersama dengan boss/senior AFS/dosen saya, mbak Linda.

Awalnya saya hanya menunjukkan sebuah buku berjudul "Adat dalam Politik Indonesia" yang diterbitkan oleh KITLV (institut riset yang sebulan lalu saya kunjungi di negeri Belanda). Buku berwarna merah tersebut sengaja saya beli sebagai bahan referensi untuk mengerjakan materi powerpoint terkait "HAM dan Hukum Adat" yang di-assign kan oleh mbak Linda kepada saya. Buku itu ternyata menarik sekali, membahas banyak sudut terkait perjuangan masyarakat adat di negeri berbhinneka yang tengah digempur arus globalisasi serta kepentingan asing.

Saat sedang menceritakan bagian awal dari isi buku tersebut, saya tiba-tiba nyeletuk:

"Mbak, kalau dipikir-pikir sebenarnya kita ini hidup di tengah unsur-unsur hukum asing ya. Coba deh, contohnya dunia sekarang mengarah ke sistem common law-nya Inggris, yang notabene berakar dari kebudayaan mereka. Bukannya itu berarti kita mengikut kepada "hukum adat"-nya mereka ya?"

Pertanyaan tiba-tiba saya itu pun direspon oleh mbak Linda:

"Lul, nggak semua yang asing itu jelek lho. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini saja kan asalnya bukan dari Jawa tapi juga dari luar. Sepanjang sistem tersebut bermanfaat bagi masyarakat kita ya kenapa tidak? Lagian di negara kita ini, sistem hukum yang dianut memang bersifat dualisme. Hukum Islam maupun Hukum Adat tetap diakui oleh pemerintah sebagai aturan yang hidup di tengah masyarakat, grass root, akan tetapi kedudukan hukum Hukum Nasional adalah superior, berada di atas keduanya. Kondisi masyarakat kita yang majemuk memang menghendaki demikian, dan Hukum Nasional memang harus diutamakan demi menghindari terjadinya benturan."

Setuju. Saya setuju dengan jawaban mbak Linda. Saya setuju, jika seandainya sistem demokrasi berasal dari Zimbabwe pun sepanjang itu memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat manusia maka layaklah untuk diadopsi. Akan tetapi saat itu juga saya berfikir: jika kita saat ini terlarut dalam arus unsur-unsur hukum asing yang di dunia internasional diterima sebagai kelaziman, lantas mengapa tidak ada upaya dari dalam negeri ini sendiri untuk mengangkat nilai-nilai universal dari kelokalannya? Apakah tidak ada kira-kira satu unsur saja dari kekayaan ragam Hukum Adat maupun kearifan lokal di negeri kita ini yang dapat diusung sebagai "sistem yang bermanfaat bagi umat manusia" selayaknya metode voting dari Yunani maupun yurisprudensi dari Inggris?

Dalam hal ini saya berpikir keras. Dulu, saya pernah terlibat diskusi seru dengan salah seorang sahabat saya (yang alhamdulilah kemarin baru saja resmi menjadi sarjanawati Hubungan Internasional Universitas Indonesia, hoorah!) yang bernama Diku. Diskusi tersebut berujung pada sebuah kesimpulan kami bahwa sistem negara kesatuan di negeri ini tidak dijalankan dengan baik sehingga menyebabkan banyak kerugian bagi golongan minoritas dan daerah-daerah di Indonesia Timur serta Kalimantan. Otonomi? Bagi saya itu terlihat seperti majikan (sistem sentralistik) yang membagi-bagikan kue dengan porsi kecil kepada anak-anak buahnya. Sistem ini juga kami rasa tidak cocok diterapkan di tengah negara dengan kontur budaya yang majemuk seperti Indonesia. Kami setuju dengan pemikiran Hatta dahulu yang menghendaki agar Indonesia ini jadi negara federal saja. Meskipun banyak cemoohan yang mengatakan bahwa sistem negara serikat sudah pernah diterapkan sebelumnya dan hasilnya adalah sebuah kegagalan, saya dan Diku (serta pacarnya yang ternyata telah terlebih dahulu mencetuskan ide ini) foreseen sebuah utopia bernama United States of Nusantara. Jadi pada hakikatnya kembali ke semangat rakyat itu sendiri, unit-unit mandiri yang masing-masing kemudian memberikan secuil jatah kue mereka kepada pemerintah pusat. 

Saya rasa kita telah terlanjur terjebak di tengah paradigma bahwa Hukum Adat sifatnya tertutup, hanya hidup di tengah masyarakat dengan lingkup geografis tersebut semata. Padahal, semenjak saya aktif menelaah kekayaan budaya lokal dengan mendirikan Lontara Project pada tahun 2011, saya dibuat terkejut-kejut plus terkagum-kagum dengan banyaknya nilai lokal yang pada prinsipnya mengandung nilai-nilai keuniversalan. Salah satu contohnya yang hingga hari ini masih membuat saya takjub adalah muatan unsur-unsur demokrasi, kontrak sosial, emansipasi dan hak atas properti yang terkandung di cerita rakyat turunnya Tumanurung Bainea di kerajaan Gowa yang sumbernya berasal dari lontar-lontar kuno.

Alkisah, memasuki abad ke-14, setelah lewat zaman La Galigo, di Sulawesi Selatan terjadi kekacauan selama tujuh generasi. Abad-abad kegelapan ini ditandai oleh berlakunya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah, serta bencana alam yang datang susul-menyusul. Di tengah ketiadaan kepastian hukum tersebut, absen pula sosok pemimpin berkarisma yang dapat memecahkan masalah serta mampu memimpin rakyatnya menuju persatuan. Saat itu di wilayah yang saat ini bernama Gowa, terdapat sembilan buah desa dengan masing-masing kepala daerahnya yang bergelar gallarang.

Di suatu malam yang gelap gulita, mendadak turun seberkas cahaya dari langit utara. Kesembilan gallarang merasa bahwa cahaya tersebut merupakan sebuah pertanda yang akan mengakhiri masa-masa kegelapan. Dibekali oleh kepercayaan diri, kesembilan gallarang tersebut meniti cahaya yang konon jatuh di atas sebuah bukit bernama Takaq Bassia. Di atas bukit itulah seorang wanita cantik yang mengenakan mahkota emas berdiri. Merasa bahwa beliau merupakan seorang dewi yang turun dari langit untuk memerintah di muka bumi, maka kesembilan gallarang pun segera menyembah dan meminta sang putri untuk menjadi ratu mereka. Sang Putri yang dikemudian hari dijuluki Tumanurung (orang yang turun dari langit) Bainea (berjenis kelamin wanita) ini tidak serta-merta menerima ajakan dari kesembilan gallarang. Melalui sebuah perjanjian yang panjang dalam bentuk syair 13 pasal, ia sepakat menjadi pemimpin mereka sepanjang hak-haknya diperhatikan. Kesembilan gallarang pun mengakui hak-haknya seraya mengajukan syarat bahwa hak-hak tersebut memiliki batasan, dimana sebagai penguasa Tumanurung Bainea tidak boleh melanggar hak-hak tertentu dari rakyatnya. 

Kejadian tersebut dilukiskan seperti berikut (pasal-pasal pilihan):

Berkatalah kesembilan gallarang kepada Tumanurung

Pasal 1
Anne niallenu kikaraengang (dengan dijadikannya dirimu sebagai raja/pemimpin kami)
Karaeng mako ikau (maka rajalah kamu)
Atamakkang ikambe (kami adalah abdimu)
Pasal 4
Ikambe tanakaddok bassinu (kami tidak akan ditikam oleh besimu)
Ikau tanakaddok bassimang (kamu tidak akan ditikam oleh besi kami)
Pasal 6
Makkanamako kummamiyo (bersabdalah maka akan kami iya-kan)
Naiya punna massongkang (namun apabila kami menjunjung)
Tammallembarakang (kami tidak memikul)
Punna mallembarakang (apabila kami memikul)
Tammassongkang (kami tidak menjunjung)
Pasal 7 
Angimmako ki lekkokayu (dirimu adalah angin, kami adalah daun kayu)
Naisani madidiyaji nuiri (namun hanya daun yang telah kuning yang dapat engkau jatuhkan)
Pasal 10
Anne niallenu kikaraengang (dirajakannya dirimu oleh kami)
Battang kalemanji akkaraengangko (sesungguhnya hanya badan kamilah yang merajakanmu)
Teyai pangannuammang (bukan harta benda milik kami)
Pasal 11
Tanuallei jangang ri lerammang (tidak kau ambil ayam di tenggerannya)
Tanukoccinai bayao ri bakampomang (tidak kau rogoh telur dari keranjangnya)
Tanuallei kaluku sibatummang (tidak kau ambil sebiji pun kelapa)
Rappo sipaemmang (setangkai pun buah kami)
Pasal 13
Karaeng tammanapuk bicara ilalang (raja tidak memutuskan perkara dalam negeri)
punna taenai gallaranga (bila gallarang tidak hadir)
Gallaranga tammanapuk bicara bunduk (gallarang tidak memutuskan perang)
punna taenai karaenga (jika raja tidak hadir)

Nah, dari pembacaan di atas, semoga teman-teman juga mendapatkan maksud yang saya utarakan.
Jelas, jauh sebelum konsep Kontrak Sosial yang diusung oleh John Locke terkait perjanjian antara penguasa dan rakyatnya, di Nusantara kita telah mengenal unsur serupa. Tumanurung Bainea diangkat oleh kesembilan gallarang yang merupakan wakil rakyat sebagai penguasa (pasal 1). Di saat yang sama, ia diberikan hak untuk bertitah, memerintah seluruh negeri. Akan tetapi kekuasaannya ini pun dibatasi. Ia tak dapat bertindak sewenang-wenang atau melakukan power abuse (pasal 4 dan pasal 6). Ia akan dituruti sepanjang perintahnya masuk akal. Pada pasal 7 si penguasa diibaratkan sebagai angin dan rakyatnya sebagai daun pepohonan. Meski demikian, angin tersebut hanya dapat menjatuhkan dedaunan yang berwarna kuning atau memang sudah tua, simbolisasi bahwa titah paduka sepanjang masih dapat diterima akal dan lazim akan kami emban. Pasal 11 menunjukan batasan terkait hak-hak privat yang tidak boleh dilintasi oleh si penguasa. Pasal 13 memaparkan pentingnya wakil rakyat dalam pengambilan keputusan, tidak boleh sebelah pihak saja.

Saya yakin, selain kisah Tumanurunga Bainea dari Sulawesi Selatan, pasti masih banyak kearifan lokal masyarakat adat di daerah lain tekait konsep kenegaraan maupun hukum. Sekarang kembali kepada kita sendiri, sampai sejauh manakah kita ingin mengeksplor apa yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita hingga hari ini? Indonesia 50 tahun mendatang ditentukan oleh sikap kita hari ini, lho.



Yogyakarta, 10 Februari 2014